PRINCES INSURANCE WORLDWIDE

Informasi Terpanas Tentang Manfaat Asuransi Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES CELEBRITY WORLDWIDE

Informasi Terpanas Tentang Kehidupan Artis Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES HISTORY TOUR AND TRAVEL

Informasi Terpanas Tentang Perjalanan Wisata Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES LOVE GOD

Informasi Terpanas Tentang Kehidupan Rohani Yang Lagi Menjadi Trending Topik diseluruh Dunia *** Read More ***

PRINCES ADVERTISING

Kesempatan Buat Anda yang ingin Memajukan Bisnis dengan Pasang Iklan Secara Gratis dan Dibaca diseluruh Dunia *** Read More ***

Translate this page to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Beli Pulsa Listrik Disini

www.opulsa.com

Friday, December 30, 2016

Lepas Bantuan untuk Rohingya, Kegiatan Preesident Har Ini

Nazaret - PRESIDEN Joko Widodo hari ini melepas bantuan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar. Setidaknya ada 10 kontainer yang dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Sepuluh kontainer tersebut berisikan mie instan, makanan bayi berupa gandum dan sereal, sarung. Ini barang2 yg diminta dari sana setelah Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) berkomunikasi dengan di sana," kata Presiden di Terminal 3, Dermaga 302, Tanjung Priok, Kamis (29/12).

Menurut Jokowi, barang-barang itu banyak yang berasal dari masyarakat, seperti pengusaha, dan juga pemerintah. Dia menjelaskan, diplomasi telah menjalankan tugasnya untuk menunjukan kepedulian tanpa kegaduhan.

"Kepedulian kita sudah kita lakukan tanpa menggunakan megaphone diplomacy," papar dia.

Pada 6 Desember 2016, Jokowi sudah mengutus Menlu Retno untuk bertemu Aung San Suu Kyi, aktivis prodemokrasi Myanmar. Indonesia menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya membuka akses kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine, tempat kediaman suku Rohingya.

Jokowi meminta Myanmar segera menciptakan stabilitas dan perdamaian di Rakhine. Dia juga menekankan perlunya perlindungan dan penghormatan HAM, utamanya bagi komunitas muslim.

"Harapan saya bantuan Indonesia ini diterima dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan harapan saya perdamaian, stabilitas dan harmoni segera tercipta di Rakhine State," pungkas dia.






Sumber t: http://www.mediaindonesia.com/news/read/85045/presiden-jokowi-lepas-bantuan-untuk-rohingya/2016-12-29#sthash.IWKvLzYr.dpuf

DIN Beri Dukungan Moril Pada Bendahara MUI Yang Korupsi

Nazaret - KETUA Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin memberikan dukungan moril Bendahara MUI yang menjadi tersangka kasus suap Badan Keamanan Laut Fahmi Dharmawansyah, serta tersangka kasus korupsi lainnya yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

"Untuk memberikan dukungan moril agar Irman Gusman dan Fahmi sabar, tabah, dan tawakal menghadapi musibah ini. Tentu ketersangkaan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini merupakan ujian dan cobaan. Ini saya akan datang ke sana untuk berikan dukungan moril dan doa," terang Din Syamsuddin saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/12).

Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang disangkakan kepada kedua orang yang sudah dianggapnya sebagai sahabat dan keluarga itu. Sepengetahuannya, Irman dijerat KPK karena diduga menerima uang suap Rp100 juta.

"Kalau pak Fahmi Darmawansyah, kebetulan, dia itu bagaikan adik saya. Justru ketika terjadi operasi tangkap tangan bersama anak buahnya, beliau bersama keluarga sedang berlibur di Eropa yang sedianya akan pulang 29 Desember, dan bahkan dengan niat baik datang ke KPK walaupun belum ada surat panggilan, tetapi hari itu juga dijadikan tersangka yang ditahan," paparnya.

Dia mengaku, Fahmi memutuskan mengambil tender proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla untuk kepentingan negara. Pasalnya, itu memerlukan modal besar dan telah melewati proses tender resmi.

"Pak Fahmi Darmawansyah sebagai pengusaha, pengusaha muslim berniat untuk membantu. Dan sudah banyak mengeluarkan dana walaupun anggaran untuk proyek itu belum turun seluruhnya tetapi beliau telah mengeluarkan dana yang banyak," jelasnya.

Ia mengaku Fahmi tidak mengurusi urusan secara rinci dan biasanya diserahkan kepada bawahannya, termasuk dalam proses tender yang berujung penangkapan oleh KPK.

"Saya tahu persis, beliau itu tidak mengurus rinci dan detail. Jadi ketika anak buahnya ketika mengajukan lewat WA (WhatsApp) dia tidak baca," katanya.

Bahkan, lanjut dia, Fahmi kerap mengeluarkan cek kosong dan anak buahnya yang mengisi nominal uang yang akan dicairkan. Namun, nasi sudah menjadi bubur, sehingga Din pun meminta Fahmi agar sabar menghadapi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK.

"Namun terjadilah yang telah terjadi, beliau dengan tegar akan menghadapi masalah hukum ini dan akan kita dorong. Tentu sebagai warga negara harus taat hukum tetapi penegakan hukum itu juga harus taat berkeadilan,"jelasnya.

Din mengaku akan siap membela pelaku suap yang sudah dianggap sebagai adiknya itu ketika terbukti benar. Pasalnya, sejauh ini Din percaya bahwa Fahmi yang juga menjabat sebagai Bendahara MUI itu telah melakukan bisnisnya dengan benar dan demi kepentingan negara.

"Maka saya akan membela kepada orang-orang yang saya yakini benar. Namun kalau dia salah, tentu tidak sepatutnya kita membela. Tapi sampai saat ini saya mengetahui begitu lah, Pak Fahmi Darmawansyah membantu negara menyelenggarakan proyek tapi ada mungkin kesalahan pada anak buah yang kemudian tertangkap seperti itu," tutupnya



Sumber  http://www.mediaindonesia.com/news/read/85070/din-beri-dukungan-moril-kepada-fahmi-dan-irman-untuk-hadapi-kasus-di-kpk/2016-12-29#sthash.1151yuBw.dpuf

Kasus Rizieq tidak Akan Dihentikan , Ujar Kapolri

Nazaret - KEPALA Kepolisian RI, Jendral Tito Karnavian memastikan penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, tidak akan dihentikan.

Tito, usai memberikan kuliah umum di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (29/12), menyatakan Polri tidak memiliki alasan untuk menghentikan kasus tersebut sehingga penanganannya akan terus dilanjutkan.

Rizieq dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Senin (26/12) lalu. Laporan itu didasari cuplikan ceramah salah seorang inisiator aksi 212 itu yang beredar di media sosial karena dianggap menistakan agama Kristen.

Menurut Tito, kasus tersebut masih tahap penyelidikan dan masih dalam proses pengkajian materi laporan.

"Memang terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam tahap lidik," terang Kapolri.

Selain PMKRI, Student Peace Institute (SPI) juga melaporkan pemilik akun Twitter @SayaReya dan Rizieq ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA.

Direktur Eksekutif SPI Doddy Abdallah mengatakan, dalam pelaporan kasus ini pihaknya membawa bukti rekaman Rizieq saat berceramah di salah satu tempat beberapa waktu lalu.

"Kami membawa bukti berupa salinan video di dalam flashdisk yang kami serahkan kepada polisi, juga screenshot dari akun penyebar awal yang kami serahkan kepada pihak kepolisian," kata Doddy.

Rizieq disebut telah melukai perasaan umat kristiani. Akun Twitter @SayaReya mengutip dari ucapan Rizieq 'kalau tuhannya beranak, bidannya siapa?'. OL-2







Sumber http://www.mediaindonesia.com/news/read/85076/kapolri-kasus-rizieq-tidak-akan-dihentikan/2016-12-29

Thursday, December 29, 2016

Dari Rumah Anggota DPR RI Fraksi PKS, KPK Sita 100 Juta dan US$ 5 Ribu

Nazaret - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan sejumlah uang dari kediaman Wakil Ketua Komisi V DPR , Yudi Widiana Adia.

Penyitaan dilakukan saat penyidik menggeledah rumah politikus PKS itu.

Jumlahnya uang yang disita sebesar Rp 100 juta dan US$ 5 ribu. Uang itu disita karena diduga berkaitan dengan penyidikan dugaan suap program aspirasi Komisi V yang direalisasikan ke proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Penyidik masih mendalami relasinya dengan perkara yang sedang ditangani terkait indikasi suap dalam kasus proyek di Kementerian PUPR ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Febri tak pedulikan bantahan Yudi, bahwa uang Rp 100 juta yang disita penyidik merupakan hasil bisnisnya.

Yang jelas, kata Febri, penyidik tak mungkin menyita tanpa mengetahui detailnya, sehingga perlu dikonfirmasikan ke yang bersangkutan.

"Ini yang memang perlu kami lakukan proses lebih jauh, apakah ada pihak lain yang juga ikut menikmati dana (suap proyek jalan) tersebut atau tidak," ujar Febri.

Yudi hari ini diperiksa KPK sebagai saksi. Dia dikorek keterangannya untuk tersangka Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Aseng dijerat sebagai tersangka lantaran diduga memberi hadiah kepada penyelenggara negara.

Tujuannya agar Aseng mendapat persetujuan anggaran proyek di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Namun, KPK tak merinci siapa pihak penyelenggara negara yang diberi suap oleh Aseng tersebut.

Oleh KPK, Aseng dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah? dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor).


sumber: liputan6.com

Wednesday, December 28, 2016

Nasabah Tertipu Investasi Emas, Tergiur Label MUI

Nazaret - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin berjanji membantu para nasabah korban PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) sampai mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan. "Majelis Ulama Indonesia akan membentuk task-force untuk mendampingi forum nasabah GTIS," katanya saat menemui puluhan nasabah korban investasi bodong GTIS di kantor pusat MUI, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2014.

Pembentukan tim pendampingan, menurut Din, merupakan bentuk tanggung jawab moral MUI yang telah menerbitkan sertifikat halal untuk GTIS pada 2011. "Kami membuka diri, silakan mengadu, akan kami diskusikan untuk mencari penyelesaian terbaik."

Pada Selasa siang tadi, kantor pusat MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, digeruduk 80 orang yang menjadi korban investasi bodong GTIS. Mereka berasal dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Awalnya, mereka berencana berdemonstrasi.

Skandal penipuan GTIS terungkap setelah dua petinggi perusahaan investasi itu, Michael Ong dan Edward Soong, kabur meninggalkan Indonesia dengan membawa uang nasabah sejumlah Rp 1 triliun pada 2013. Keduanya adalah warga negara Malaysia. Diduga ada ratusan nasabah GTIS di seluruh Indonesia yang menjadi korban.

DPR Tagih Tanggung Jawab MUI dalam Kasus GTIS 

Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Azhar Azis, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab dan menyelesaikan kasus investasi bodong yang melibatkan PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

"MUI tidak bisa lepas tangan. Ada moralitas yang harus ditegakkan oleh MUI selaku pemberi rekomendasi," kata Harry ketika dijumpai di gedung Dewan, Kamis, 14 Maret 2013.

Ia menambahkan, selain MUI, memang terdapat tanggung jawab regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi, MUI tetap harus bertanggung jawab selaku pemberi label halal pada produk GTIS, yang kemudian digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menjerat para nasabahnya.

Harry meminta MUI segera melakukan tindakan tegas yang bisa dilakukan lembaga tersebut sesuai dengan kewenangannya. Menurut dia, MUI harus melakukan evaluasi internal terkait kebijakannya memberikan label halal tersebut. "Kenapa tidak diteliti? Apa bisa MUI sembarangan begitu?"

Pernyataan MUI yang meminta regulator--dalam hal ini BI--untuk mengatasi masalah GTIS dinilai seperti melempar tanggung jawab. Untuk urusan regulator, kata Harry, akan ditangani sesuai dengan kewenangan regulator tersebut.

Harry mengakui, dalam hal ini, fungsi Bank Indonesia sebagai pengawas dan otoritas moneter juga diperlukan. DPR, kata dia, akan membahas pertanggungjawaban BI maupun OJK segera setelah urusan pemilihan Deputi Gubernur BI rampung. "Apa nanti kami akan panggil atau bagaimana, itu nanti, kami perlu bahas dulu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Adiwarman M. Karim, menyatakan, saat ini majelis masih menelusuri jenis pelanggaran yang dilakukan oleh GTIS dan menyiapkan sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan.

Semula MUI hendak langsung mencabut label halal yang dikantongi oleh GTIS, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena pelanggaran bukan oleh korporasi, melainkan oleh satu oknum, yakni Michael Ong. "Sehingga kita tahan sanksi pencabutan label,” katanya kemarin



Sumber : Tempo https://m.tempo.co/read/news/2014/03/18/090563399/tergiur-label-mui-nasabah-tertipu-investasi-emas

Tuesday, December 27, 2016

Sidang Perkara Ahok dilanjutkan Tahun Depan Setelah Nota Keberatan di Tolak

Nasaret - Majelis hakim menolak eksepsi atau Nota Keberatan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki T Purnama atau Ahok. Hal itu merupakan keputusan sidang putusan sela yang digelar hari ini, Selasa (27/12/2016) di PN Jakut. Ketua Majelis Hakim Dwiyarso Budi Santiarso mengatakan dalam sidang ini, majelis hakim menolak eksepsi Ahok.

“Mengadili, menolak terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya,” sebutnya.

Hakim juga memerintahkan untuk melanjutkan perkara Ahok serta menangguhkan biaya perkara sampai putusan hakim dibacakan. Sebelumnya, majelis hakim membacakan eksepsi Ahok, namun mereka menganggap segala hal yang dilakukan Ahok untuk membantu umat muslim merupakan kewajiban semua pemimpin terhadap warganya.

Sidang ini dihadiri Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetyo Edi, dan tim kuasa hukum Ahok yang tergabung dalam Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika. Sementara di depan gedung pengadilan, telah bersiaga empat mobil lapis baja yang dijadikan pembatas antara massa yang pro dan kontra Ahok. Seperti sebelumnya, massa sudah berkumpul di depan lokasi sidang.

Monday, December 26, 2016

Mahasiswa Katolik Melaporkan Habib Rizieg Ke Polda Metro Jaya Yang Telah Menistakan Agama

Nazaret - Mungkin sudah saatnya apa yang selama ini pemeluk Agama yang lain merasa sudah berusaha bersabar, akan tetapi memang akhir - akhir ini masalah intolerans begitu kuat menghinggapki negara NKRI, bagaimana tidak Kata KAfir dan lain lain sepertinya selalu ditujukan pada Agama tertentu, yang seharusnya kita semua bisa saling Menghormati karena NKRI bukan Negara Berdasarkan Fatwa MUI dan Bukan berdasarkan Hukum Syariat..

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Senin siang, 26 Desember 2016, mendatangi Markas Polda Metro Jaya. Kedatangan perhimpunan mahasiswa ini untuk melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, terkait ucapannya yang dianggap telah menistakan salah satu agama.

Berdasarkan pantauan, perwakilan PMKRI tiba di Mapolda Metro Jaya sekira pukul 12.40 WIB. Setelah tiba, mereka langsung memasuki ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya.

Dalam aduannya, Ketua Presidium PP PMKRI Angelo Wake Kako, menyatakan jika Habib Rizieq telah melakukan pernyataan yang telah melukai umat Kristiani.

"Kita melihat video di Twitter atau Instagram, di mana menurut kami orasi Rizieq Shihab telah melecehkan umat Kristiani. Kami laporkan saudara Rizieq Shihab atas dugaan penistaan agama," kata Angelo.

Saat ini, para mahasiswa tersebut masih berada di dalam ruangan SPK Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan pelaporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Rizieq Shihab.

Habib Rizieq oleh PMKRI dilaporkan dengan pasal sama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni Pasal 156 a KUHP terkait penodaan agama

Sunday, December 25, 2016

Sebaiknya Mentri Agama Memfasilitasi Guru Besar STT Jakarta Ajak MUI Diskusi Soal Sebutan Kafir

Nazaret - Guru Besar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jan Sihar Aritonang, mengimbau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak menerbitkan fatwa yang bisa ikut menambah panas suasana dan suhu kehidupan di Indonesia. Sebaliknya, ia mengharapkan MUI menyampaikan fatwa ataupun pendapat yang mendatangkan kesejukan.

Harapan itu ia sampaikan sehubungan dengan terbitnya Fatwa MUI nomor 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016, tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, yang dari latar belakang dan konteks terbitnya fatwa ini, menurut dia, dapat membawa tafsiran bahwa yang disebut kafir dalam fatwa itu adalah umat Kristen.

Melalui sebuah surat yang ia kirimkan kepada Komisi Fatwa MUI, (dan ia tembuskan kepada Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI), Pemimpin  dan  dosen  STT Jakarta serta  sejumlah  rekannya) Jan Aritonang mengatakan bila Komisi Fatwa MUI, sehubungan dengan atribut keagamaan non-muslim, menyebut umat Kristen sebagai kafir, perlu Komisi Fatwa MUI memberi penjelasan dan mengemukakan argumen yang kuat. Selanjutnya, Jan Aritonang mengatakan bersedia diundang untuk mendiskusikan hal  ini  dalam  suasana  persahabatan  dan  persaudaraan.

"Sepengetahuan saya, Nabi Muhammad SAW bergaul dengan akrab dan bersahabat dengan banyak orang Kristen (Nasrani) dan tidak pernah menyebut mereka kafir. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip pada konsiderans Fatwa MUI ini pun tidak  ada  hadits  Nabi  yang  menyebut  orang  Kristen  sebagai  kafir," kata Jan Aritonang, dalam butir ketujuh dari sembilan butir isi suratnya.

Selengkapnya, berikut ini isi surat Jan Aritonang.

Yang  terhormat: Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)
Jalan  Proklamasi  51,
Jakarta  Pusat  10320

Salam  sejahtera  dan  dengan  hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Fatwa MUI nomor 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016, tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, perkenankanlah  saya  menyampaikan  beberapa  catatan  dan  pertanyaan  berikut:

1. Di dalam judul dan butir-butir keputusan fatwa tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah Non-Muslim adalah umat atau pemeluk agama Kristen (=Nasrani). Namun dari latar belakang dan konteks terbitnya fatwa ini dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  istilah  itu  adalah  umat  Kristen.

2. Di dalam fatwa tersebut tidak secara rinci disebut apa-apa saja yang dimaksud dengan atribut ataupun simbol keagamaan non-muslim yang dinyatakan haram, kendati pada Keputusan, butir Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa “dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan,  ritual  ibadah,  maupun  tradisi  dari  agama  tertentu.”

3. Kendati tidak disebut secara rinci, namun dapat diduga bahwa yang dimaksud adalah pernik-pernik hiasan yang digunakan banyak orang untuk merayakan Hari Natal, misalnya: pohon terang dengan berbagai hiasannya, bintang, lonceng, topi sinterklas, topi  bertanduk  rusa,  kereta  salju,  lilin,  dsb.

4. Sampai sekarang gereja Kristen (yang terdiri dari berbagai aliran dan organisasi) belum pernah membuat konsensus tentang atribut-atribut, simbol-simbol, atau hiasan-hiasan itu. Bahkan ada juga gereja yang tidak merayakan hari Natal dan tidak menggunakan simbol salib. Atribut-atribut, simbol-simbol, atau hiasan-hiasan itu muncul dari tradisi sebagian gereja, terutama yang di Barat (Eropa dan Amerika), yang kemudian disebar ke seluruh  penjuru  dunia,  termasuk  Indonesia.

5. Produksi, penyebaran, dan perdagangan benda-benda itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan iman Kristen, termasuk iman kepada Yesus Kristus, yang diimani umat Kristen sebagai Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, serta sebagai Tuhan dan Juruselamat dunia. Penyebaran, produksi, dan perdagangan benda-benda itu lebih dimotivasi oleh hasrat untuk mendapat keuntungan material; itulah sebabnya orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas itu berasal dari berbagai penganut agama. Bahkan boleh jadi orang yang tak beragama pun ikut memproduksi dan memperdagangkannya. Karena itu saya tidak mempersoalkan atau berkeberatan kalau Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa menggunakan, memproduksi, menyebarkan, dan memperdagangkan  benda-benda  atau  atribut-itu  adalah  haram.

6. Di dalam fatwa itu, pada bagian konsiderans (Mengingat dan Memperhatikan), berulang kali dikutip ayat Kitab Suci Al Qur’an, Hadits Nabi Muhammad/Rasulullah SAW, dan pendapat sejumlah tokoh Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang-orang non-muslim itu adalah kafir. Perkenankan saya bertanya: apa/siapa yang dimaksud oleh Komisi Fatwa MUI dengan kafir? Apakah semua orang non-muslim adalah kafir, termasuk umat Kristen? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang dikatakan bahwa kafir adalah “orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya”. Bila  inilah  pengertiannya  maka  lebih  dari  5  milyar  penduduk  dunia  adalah  kafir.

7. Sepengetahuan saya, Nabi Muhammad SAW bergaul dengan akrab dan bersahabat dengan banyak orang Kristen (Nasrani) dan tidak pernah menyebut mereka kafir. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip pada konsiderans Fatwa MUI ini pun tidak  ada  hadits  Nabi  yang  menyebut  orang  Kristen  sebagai  kafir.

8. Karena itu, bila Komisi Fatwa MUI, sehubungan dengan atribut keagamaan non-muslim, menyebut umat Kristen sebagai kafir, perlulah Komisi Fatwa MUI memberi penjelasan dan mengemukakan argumen yang kuat. Saya bersedia diundang untuk mendiskusikan hal  ini  dalam  suasana  persahabatan  dan  persaudaraan.

9. Dengan itu pula saya mengimbau Komisi Fatwa MUI agar tidak menerbitkan fatwa yang bisa ikut menambah panas suasana dan suhu kehidupan di negeri kita ini, sebaliknya menyampaikan fatwa ataupun pendapat yang mendatangkan kesejukan. Izinkanlah umat Kristen di Indonesia merayakan hari Natal (kelahiran) Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai  Tuhan  dan  Juruselamat  dunia,  dalam  suasana  tenteram  dan  sejahtera.

Salam  hormat  teriring  doa,

Pdt.  Prof.  Jan  S.  Aritonang,  Ph.D. Guru  Besar  Sekolah  Tinggi  Teologi  Jakarta

Saturday, December 24, 2016

Persiapan Natal Jokowi di Manado

Nasaret - Aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI siap menjaga ketat pelaksanaan perayaan Natal Nasional 27 Desember di Tondano, Kabupaten Minahasa.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan akan hadir.
Selain itu turut hadir Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, selaku ketua umum panitia pelaksana serta sejumlah menteri.

"Presiden sudah menyiapkan diri akan hadir karena beliau yang memilih Sulut sebagai tempat pelaksanaan," jelas Olly Dondokambey Gubernur Sulut usai menghadiri pelaksanaan Sarasehan Kebhinekaan dalam rangka Perayaan Natal Nasional Republik Indonesia di Hotel Peninsula,

Selain menghadiri perayaan Natal Presiden juga akan melaksanakan agenda lain seperti peresmian sejumlah proyek yang sudah selesai. Olly meminta kepada media memberitaka kegiatan itu serta kegiatan lainnya dalam rangka sambut Natal.

"Kami pemerintah support penuh kegiatan ini. Baik panitia lokal dan Nasional sudah siap," tukasnya.
Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang mengatakan, saat ini venue pelaksanaan terus dibenahi supaya pada 27 Desember dipastikan siap digunakan. "Pelaksanaannya di Stadion Maesa Tondano," tutur IvanSa sapaannya.

Guna menyukseskan kegiatan ini, Pemkab Minahasa terus melakukan koordinasi dengan panitia lokal dan nasional sampai mensinkronkan agenda yang akan dilakukan jelang hari H.
Pemberitahuan kepada seluruh gereja di Minahasa terus dikumandangkan bahwa akan dilaksanakan Perayaan Natal Nasional.

Kapolda Sulut Irjen Wilmar Marpaung mengatakan untuk pelaksanaan nanti di bawah koordinasi Danrem. Selanjutnya Polri dan aparat keamanan lainnya sudah tidak ada masalah.
"Kami bersama TNI sudah berpengalaman mengamankan kedatangan orang nomor satu di republik ini setelah dua kali kedatagan sebelumnya," ujar Wilmar.

Kapolda menambahkan, nantinya aka ada prosedur tetap pengamanan kepala negara, lewat komando TNI dengan Satuan Keamanan Presiden Ring Satu sampai tiga.

"Kami akan kawal Pak Presiden mulai dari kedatangan di bandara, hotel dan sejumlah tempat yang teragenda, dengan kekuatan personel Polri dan TNI 700 sampai 1.000 pasukan," tandasnya.

Ketua FPI Jakarta Menjadi BURON

Nasaret - Polisi terus mencari tersangka Rudy Nurochman Kurniawan--ketua lapangan FPI Jakarta Pusat--yang masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron, terkait kasus dugaan pengadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di daerah Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (25/11).

"Ya sudah masuk DPO. Saat ini masih dalam pencarian," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Sabtu (17/12).

Dikatakan, Rudy sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengadangan terhadap Djarot sejak 6 Desember 2016.

"Kami panggil, kami hubungi belum datang sampai sekarang. Maka, Polda Metro Jaya menetapkannya dalam DPO," ungkapnya.

Penyidik menerbitkan surat DPO kepada tersangka Rudy pada Jumat, 16 Desember 2016 dengan nomor: DPO/415/XII/2016/ Ditreskrimum.

Berdasarkan surat DPO itu, Rudy diketahui memiliki ciri-ciri berambut lurus, warna kulit sawo matang, berperawakan sedang, hidung biasa, badan sedang, tinggi kurang lebih 170 sentimeter. Apabila masyarakat mengetahui keberadaan Rudy, bisa menghubungi penyidik Unit II Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada nomor 08121957700.

Sebelumnya diketahui, Rudy diduga melanggar Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), karena menghalangi dan mengganggu kegiatan kampanye salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta

Apa agama sebuah mall? Kita tidak tahu. Atau AGAMA KAUM PARANOID

Nazaret - Selamat Malam Semuanya Tepat Hari Ini malam Menyambut Natal bagi Saudara Saudara Kita Umat Katolik dan Kristiani diseluruh Dunia.. Sebelumnya Kami minta maaf jika ucapan kata kata dibawah ini kurang Berkenan dihati Anda, Kami tidak Berniat Melecehkan ataupun Menghina,

Akhir Akhir ini memang di negara kita lagi dilanda krisis Intoleransi, ada sekelompok yang ingin memanfaatkan kesempatan ini agar situasi di Indonesia menjadi memanas seperti di timur tengah, bahkan beberapa hari yang lalu kembali Polri Menangkap Terorisme, dan Selang beberapa Hari Sebuah FATMA MUI dikumandangkan..


Sebaiknya kita mulai Intropeksi diri Coba Lihat Jika lebaran, mall menghias diri dengan hiasan ketupat, pohon kurma palsu, ornamen timur tengah dan musik kasidahan. Para pegawai pusat perbelanjaan biasanya memakai peci, baju koko, dan berkerudung.

Saat imlek, mall-mall dihiasi dengan lampion palsu. Warna merah terang dan pohon angpao juga terlihat.

Nah, ketika saat ini menyambut Natal, mall juga menghias dirinya. Biasanya ada pohon cemara berlampu kelap-kelip, dibumbui kapas menggantikan salju.
Maklum. Natal dirayakan saat Desember, dimana Eropa dan AS sedang musim dingin. Agak aneh memang. Jesus lahir di Palestina bukan di Eropa atau AS.

Entah kenapa, setiap Natal, cemara dan salju menjadi hiasan wajib. Ini yang disebut Mas Ariel Heriyanto sebagai westernisasi Natal, sentuhan kultur barat pada makna sakral agama. Seperti juga lebaran yang membumi di tanah Jawa dengan ketupatnya.

Demikian juga dengan kisah soal Sinterklas. Saya pernah membaca tulisan Goenawan Mohamad yang bercerita bahwa Sinterklas sesungguhnya tokoh ciptaan para kapitalis, untuk menyemarakkan belanja Natal.

Bapak gendut berjanggut putih itu diciptakan sebagai ikon untuk menarik anak-anak. Menciptakan ruang gembira bagi keluarga. Warna merah sebagai uniformnya sendiri, kabarnya, mewakili Coca-Cola.

Artinya Lebaran, Imlek, Natal dan semua perayaan hari raya yang basisnya nilai agama mengalami proses kebudayaan. Ikon-ikon kreasi manusia tersemat sebagai hiasan perayaan. Ikon-ikon dan atribut itu sendiri sebetulnya tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan.

Baju koko --kemeja berkerah tegak berwarna teduh-- misalnya, di Indonesia dijadikan simbol pakaian Islami. Sementara Jacky Chan dan Bruce Lee dalam film silat klasik menjadikan pakaian model serupa sebagai busana sehari-hari. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan keimanan.
Gamis --sejenis pakaian panjang putih yang biasa dipakai ulama disini-- adalah pakaian Arab. Di Arab sana, pakaian yang sama digunakan orang dari berbagai agama. Jadi bukan melambangkan pakaian keagamaan tertentu.

Makanya saya agak kaget ketika MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan muslim menggunakan atribut Natal. Fatwa itu sendiri merujuk pada debat soal topi Sinterklas yang kadang-kadang digunakan para pekerja di mall untuk menyambut belanja menjelang Natal dan akhir tahun.
Padahal, atribut-atribut itu cuma simbol kebudayaan. Bahkan ada yang cuma simbol konsumerisme. Entah bagaimana caranya atribut itu mendapat sematan nilai haram dan halal yang basisnya adalah keimanan. Sesuatu yang profan diangkat dalam perkara sakral. Atau yang sakral diturunkan posisinya jadi mengurusi selembar topi kain warna merah.

Seperti biasa fatwa MUI, ada pasukan yang hendak mengawal penerapannya. Seolah fatwa itu adalah UU dan para laskar adalah polisi syariah. Makanya di Surabaya, di Jakarta terdengar kabar pasukan FPI mensweeping mall-mall untuk memastikan fatwa itu dijalankan.

Padahal fatwa ulama, di manapun, sifatnya tidak mengikat. Dia bisa diikuti bisa juga diabaikan. Mungkin saja orang lebih percaya dengan ulama lain yang berbeda pendapat. Seorang pengikut NU yang taat, tentu lebih mendengarkan omongan kyai-nya ketimbang fatwa MUI. Seorang anggota Muhamadiyah, tampaknya lebih menunggu hasil sidang komisi fatwa organisasi itu.
Lagi pula, mana bisa FPI memastikan agama sebuah mall.

Tapi inilah kita. Ada sekelompok manusia yang menjadikan fatwa MUI lebih sakti dari kitab suci, lalu berusaha menegakkanya. Sekali lagi, fatwa MUI dianggap UU dan FPI bertindak sebagai polisi syariah.

Ini jelas mengacaukan sistem hukum positif kita. Jika ada ormas dibiarkan menegakkan aturan sendiri berdasarkan pendapatnya sendiri, yang terjadi seperti adanya praktek negara dalam negara. Apalagi caranya dengan memaksa. Semakin lama, ini makin memuakkan.

Repotnya jika pendapat ulama diposisikan sekelas kitab suci. Bahkan kadang lebih hebat dari kitab suci. Ketika kitab menganjurkan berlaku adil, misalnya, ada fatwa yang menuding ucapan seseorang sebagai penistaan agama. Padahal orang tersebut tidak pernah ditanyakan maksud pembicaraannya, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dimintai pendapatnya. Makna tabayyun atau kroscek tidak dipakai sama sekali.

Kembali pada fatwa soal haram menggunakan atribut Natal, saya bertanya apakah benar ini adalah respon soal topi Santa?

Apakah fatwa itu juga termasuk mengharamkan pohon cemara? Wah, kalau gitu MUI kudu mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung, dong.
"Kiri kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara aaaa..."
Makin lama, kok beragama jadi makin ribet dan ribut terus, ya. Saban Desember, sebagian umat Islam seperti kebakaran jenggot. Padahal jenggotnya cuma empat helai. Mereka diarahkan parno dengan semua yang berbeda. Dari mulai ucapan Natal sampai topi merah yang lucu, mau diurusi majelis ulama.

Apakah topi Sinterklas perlu disertifikasi halal dulu sebelum dipakai? Mbuh.
Heran, kan? Yang Natalan siapa, yang ribet siapa.

Selamat menyambut Natal, untuk semua saudaraku umat Nasrani

Ahok Adalah Kunci Program Jokowi Yang Namanya REVOLUSI MENTAL

Nazaret - Pada saat Awal Jokowi siap Menjadi President , Beliau sudah Mengumandangkan Revolusi Mental. karena memang mental bangsa yang saat ini masih mudah di adu domba baik dengan suku ataupun agama, sumbu panas sering dipicu oleh oknum-oknum yang ingin menguasai sumber daya alam indonesia, begitu banyak proyek Mangkrak, begitu terorganisirnya para koruptor, bahkan sampai orang yang katanya Paling mengerti Agama dan dijadikan seorang Mentri Agama juga Koruptor Dana Haji dan Pengadaan Alquran..


REVOLUSI MENTAL
Ahok adalah kunci dari program jokowi yang namanya " revolusi mental"

Kalau ahok terpilih 2 periode jakarta akan bersih dari :
- Korupsi
- Premanism
- Mafia
- Pungli

Jakarta akan menjadi seperti singapur bahkan mungkin melebihi.
Ini yang ditakuti oleh banyak koruptor di Indonesia.
Dari satu Ahok yang seperti bibit pohon langkah akan tumbuh pohon pohon yang lain.
Bibit bibit baru akan menjadi seperti spora menyebar ke seluruh Indonesia.
Kota kota besar lain akan meniru jakarta.
Akan ada banyak kota kota yang bertumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja, menurunkan jumlah penggangguran.

Pemerintah pemerintah daerah akan meniru system administrasi DKI yang sudah teruji, "revolusi mental" yang di canangkan sebagai program pada saat kampanye pemilu 2014 mulai berjalan.
Era "Indonesia baru" dimulai.
Indonesia bergerak menuju "Indonesia maju".
Dimuliakan dan terpujilah Tuhan yang merencanakan periode sekarang ini.
Tidak pernah terjadi di dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Selama 71 tahun kita merdeka tidak pernah ada 2 pemimpin yang mempunyai integritas tinggi untuk membrantas semua kejelekan kejelekan yang ada dipemerintah dan dimasyarakat.

Keduanya adalah pejabat tertinggi:
Presiden Jokowi RI1 
Gubernur Ahok DKI1

Ini bukan kebetulan tapi ini adalah rencana Tuhan, karena semua otoritas datang dari atas.
Kita yang cinta akan kebenaran dan patriotis kepada negara yang Bhinneka Tunggal Ika.
Kita haruslah bersyukur karena Indonesia masuk dalam rencana Tuhan.
Rencana Tuhan itu penuh suka cita dan damai sejahtera.

Mengapa saya bisa bicara seperti ini, perhatikan hampir semua negeri majoritas islam didunia semua sedang berperang dan banyak terroris dimana mana, hanya diindonesia ada kedamaian.
Ada juga si pengacau yang tidak senang dan ini digunakan dengan cara cara yang licik dan curang dengan membayar organisasi tertentu untuk mengoncang pemerintah yang sah.
Marilah para pecinta NKRI kita rapatkan barisan untuk menjagai rencana Tuhan yang indah untuk bangsa Indonesia.

German Menginginkan Sosok Ahok

Nazaret - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali jadi sorotan luar negeri salah satu nya negara German, dimana pemerintahan disana memuji kerja keras dan kinerja yang luar biasa dari mantan Bupati Belitung yang kerap di sapa Ahok itu.

Topik tentang Ahok pun di angkat di German dan tercantum halaman pertama di Suddeutsche Zeitung yang menggambarkan sosok Ahok sedang di serang oleh Muslim atas tuduhan-tuduhan yang tidak ada artinya.


Selain itu Ahok yang dikenal dengan anti terhadap korupsi, yang sudah beberapa kali di periksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak terbukti bersalah. Itu sebab nya negara-negara yang berpikirannya maju menginginkan sosok seorang Ahok untuk memimpin negara mereka.

Ahok yang maju pada pilkada DKI Jakarta bulan Febuari 2017 harus berjuang sekuat tenaga, pasalnya topik yang diucapkan Ahok di Pulau Seribu bulan lalu menimbulkan konflik. Mereka yang beranggapan Ahok menistakan Al-Quran pada pidato nya, membuat Ahok harus berurusan dengan hukum.

Sejak itu serangan demi serangan diterima Ahok, dengan lapang dada. Meski banyak pihak yang beranggapan Ahok tidak menistakan agama melainkan serangan itu bermotif politik. Akan tetapi hukum penistaan yang dilakukan Ahok merupakan tindak pidana yang harus di proses hukum.

Politik di Indonesia terbilang unik, dimana agama dapat dicampur adukan dengan politik. Hal ini lah yang membuat lawan politik Ahok mendapat kesempatan untuk menjatuhkan dirinya (Ahok) dengan menggunakan agama sebagai tameng untuk berlindung.

Di sisi lain German sangat mengiginkan sosok pemimpin seperti Ahok, dikarenakan kinerjanya yang sudah terbukti nyata. Mereka pun rela "membeli" Ahok jika ia tidak terpilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan yang kita ketahui Ahok sudah di tawar oleh negara lain seperti New York dan Singapura.

Sempat di kabarkan New York yang akan melunasi seluruh hutang indonesia jika Ahok bersedia menjadi Wali Kota New York.

Lah Begitu Yang Rukun, Ujar Jokowi Pada 3 Pasangan DKI di Acara Haul Gusdur

Dalam acara Haul ke-7 Presiden RI ke-4, Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI yang hadir untuk hidup rukun menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

"Sekarang hadir di sini tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Hadir semuanya, di absen dulu. Katanya tadi disana minta di absen. Silakan berdiri semuanya," kata Jokowi di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (23/12).


Kemudian, paslon nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni; paslon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat serta paslon nomor urut tiga, Anies Baswedan tanpa Sandiaga Uno berdiri ditengah-tengah para tamu. Mereka mendapat tepuk tangan yang meriah dari para tamu.

"Lah mbok begitu, yang rukun. Wong kita ini saudara sebangsa setanah air," ujar Jokowi yang disambut gemuruh gelak tawa para tamu undangan.

Menurutnya, Gus Dur selalu mengajarkan untuk mengkilat erat tali persaudaraan. Gus Dur selalu memandang Indonesia kedepan dengan melakukan kemudahan untuk mencapai suatu tujuan.

"Persaudaraan yang diajarkan oleh Gus Dur, bener enggak? Dan menurut saya, Gus Dur selalu dapat memandang Indonesia ke depan. Dan ketika ambil keputusan rumit, saya sempat teringat kata-kata beliau, gitu saja kok repot. Tadi saya dibisiki putri beliau, Yenni, inspirasi ucapan itu kaidah fiqih, yasirru wala quyasirru, permudahlah dan jangan dipersulit. Kita yang mudah malah dipersulit. Harusnya yang sulit dipermudah. Jangan dibalik-balik," paparnya.

“Saya percaya Gus Dur pasti gemas, geregetan kalau ada kelompok yang meremehkan konstitusi, yang mengabaikan kemajemukan kita, memaksakan kehendak dengan aksi kekerasan, radikalisme, terorisme,” kata Presiden.

Presiden juga menyoroti dinamika media sosial (medsos) yang dipenuhi hal-hal negatif. “Akhir-akhir ini yang kita lihat terutama yang ada di media sosial. Kita lupa, lalai, tidak bisa bedakan mana kritik mana yang menghina, mana kritik mana yang menjelekkan, mana kritik mana yang menghasut, mana kritik mana ujaran kebencian,” tukasnya.

Presiden berharap seluruhnya itu tidak diteruskan oleh masyarakat. “Energi besar kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa kita lupa strategi besar negara kita, lupa kita sejahterakan rakyat kita, lupa kita membangun industri besar ke depan karena ribut, ribut dan ribut,” ujarnya.

Seandainya Gus Dur masih hidup, menurut Presiden, pasti Gus Dur berkata bahwa bangsa ini masih kayak anak TK. “Pasti digitukan oleh Gus Dur,” katanya.

“Padahal, kita harusnya bersyukur ketika banyak negara lain goyah cari pedoman hidup, kita punya Pancasila. Ketika bingung cari panduan berbangsa dan bernegara, kita punya Pancasila, sehrusnya kita membangun lebih cepat, gotong royong, sehingga kita bisa memenangkan persaingan.”

Presiden menyatakan, Gus Dur merupakan sosok yang selalu optimis dalam memandang Indonesia ke depan. “Tidak kagetan, gumunan. Saya selalu teringat kata-kata beliau, gitu saja kok repot. Kita ini yang mudah-mudah malah dipersulit, harusnya yang sulit-sulit dipermudah,” pungkasnya.

Kodim Palembang Turunkan 3 SSK Personel, Untuk Pengamanan Natal

 Nazaret - Pasca rapat koordinasi pengamanan Natal dan Tahun Baru, antara Pemkot, Polresta dan Kodim 0418 Palembang. Jajaran Kodim siap berpartisipasi ikut mengamankan bersama pihak kepolisian.

Dandim 0418 Letkol Inf Ferdi Prastyono, Jumat (23/12/2016), mengatakan pada prinsifnya pihak Kodim siap memberikan bantuan personel sesuai yang diperkukan untuk sama-sama di bawah komando kepolisian dalam mengamankan perayaan Natal hingga pergantian tahun.

Menurutnya sesuai permintaan, jajaran kepolisian meminta tiga satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 75 orang. Personel yang diturunkan ini akan ikut membantu jajaran kepolisian menjaga keamanan masyarakat. “Nanti 3 SSK dari jajaran Kodim 0418 ini akan langsung menjalankan tugas di bawah kendali pihak kepolisian selama masa Natal dan tahun baru,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, setiap koramil di bawah jajaran Kodim 0418, tetap akan dimaksimalkan untuk ikut membantu menjaga keamanan di wilayah masing-masing serta berperan membantu memberikan pengamanan.

Fokus tugas yang akan dilakukan adalah ikut menjaga tempat ibadah, tempat-tempat keramaian atau sebuah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau perhatian serius.

“Kita juga fokus ikut menjaga tempat ibadah, tempat-tempat keramaian atau sebuah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan,” katanya.

Adapun mengenai masa tugas personil yang diperbantukan untuk ikut bersama kepolisian dalam menjaga keamanan Natal dan tahun Baru akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

“Saya juga sudah minta semua anggota yang tidak tugas secara khusus untuk tetap siaga di satuan maaing-masing,” tandasnya.

Friday, December 23, 2016

Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China, Jokowi Minta Polisi Bertindak

Nazaret - Presiden Joko Widodo geram terhadap mereka yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja China ke Indonesia.

Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.

"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi, seusai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi mengatakan, para penyebar isu tersebut menyebut tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta.

Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari China yang masuk ke Indonesia.
Sementara, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

"Kalau enggak pnya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan jumlah tenaga kerja Tiongkok di Indonesia hanya berjumlah 21 ribu. Dia mengatakan pula tak mungkin warga Negeri Tirai Bambu berbondong-bondong ke Indonesia karena gaji yang diperoleh di tanah air lebih rendah ketimbang gaji yang didapat apabila bekerja di negara mereka sendiri.

"Logikanya ndak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah dua sampai tiga kali lipat gaji di sini nggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu," ujarnya.

Jokowi sebelumnya mengatakan, di Malaysia, Tenaga Kerja Indonesia berjumlah sebanyak 2 juta orang. Sementara, di Hongkong berjumlah 153 ribu orang. Namun, kedua negara tersebut tak pernah meributkan kedatangan tenaga kerja yang datang dari negara lain.

"Negara mereka welcome, biasa saja," ujarnya.


Jokowi Pastikan Tenaga Kerja Asing Ilegal Akan Ditindak

Presiden Joko Widodo memastikan setiap tenaga kerja asing yang kedapatan bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak oleh petugas Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi adanya dugaan tenaga kerja asing dari China yang memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

"(Bebas visa) itu untuk turis, untuk turis. Kalau ada (TKA) yang ilegal, ya tugasnya Imigrasi dan tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi seusai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten, di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi menambahkan, Kementerian Luar Negeri selalu melakukan evaluasi setiap saat terhadap kebijakan bebas visa.
Dari 169 negara pemegang bebas visa, nantinya pemerintah akan menilai mana yang membawa keuntungan dan mana yang tidak.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan, mana yang produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," ujar Jokowi.
Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan bebas visa.

Kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Belakangan, kata Saleh, kian banyak tenaga kerja asing yang menyalahgunakan program bebas visa untuk bekerja di Indonesia.

Fakta itu diperkuat dengan sejumlah penangkapan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi, dan Polri.

Lingkaran Politik Slankers

Nazaret - Siapa yang tak kenal dengan Slank. Group band yang digawangi oleh Bimbim, Kaka, Abdee, Ridho dan Ivanka dikenal sebagai band populer dengan segudang lagu yang banyak digandrungi masyarakat.

Saking tenarnya, mereka memiliki banyak loyalis yang dinamakan Slankers. Namun, Slank rupanya tak cuma berpartisipasi di bidang seni. Sebab, mereka juga beberapa tahun belakangan mulai 'terjun' ke politik yakni dengan terang-terangan mendukung pasangan calon di pilgub DKI dan pilpres.

Tak ada yang salah dengan hal ini. Sebab, setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik dan menyampaikan aspirasinya. Di luar negeri, hal seperti ini sudah menjadi lumrah. Ambil contoh saat Pilpres Amerika Serikat lalu, sejumlah artis kenamaan terang-terangan mengumumkan dukungannya kepada salah satu calon dan rela ikut dalam kampanye.

Kembali ke Slank. Band ini awal kali masuk dalam lingkaran politik dukung mendukung pada Pilgub DKI 2012 lalu. Saat itu, Slank mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Markas Slank di Potlot, Jaksel, bahkan kala itu sempat didatangi Jokowi. Manager Slank, Bunda Ifet saat itu mengatakan para personel Slank sudah mengenal Jokowi sejak dua tahun sebelumnya.

Sang drumer Bimbim bahkan secara terang-terangan memuji sosok Jokowi. Di mata Bimbim, Jokowi adalah contoh pemimpin yang sederhana. Bahkan, Bimbim akan memberikan hak politiknya kepada Jokowi.

"Gue selama ini golput. Kalau ada pilihan, gue milih. Mungkin tahun ini kotak-kotak," kata Bimbim saat itu.

Tak cukup di Pilgub DKI 2012, pada Pilpres 2014 lalu, Slank juga secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Dia dekat dengan rakyat dan kebijakannya pun selalu berpihak pada rakyat," kata vokalis Slank, Kaka tahun 2014 lalu.

Saat itu, Kaka mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Jokowi. Dia yakin Jokowi yang merakyat bisa membuat negeri ini lebih baik.

Sementara itu Bimbim menilai Jokowi tipikal pemimpin yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sosoknya juga tegas.

Hubungan Slank dan Jokowi sangat mesra kali itu. Jokowi mengunjungi Markas Slank di Gang Potlot. Jokowi menyebut Slank adalah Pelopor Revolusi Mental Indonesia.

Slank punya peran besar dalam penggalangan massa dalam kampanye Jokowi. Beberapa yang besar adalah Deklarasi Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Puncaknya adalah Konser Salam Dua Jari yang digelar Sabtu (5/7/2014) lalu di Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu pendukung Jokowi tumpah ruah di sana. Slank tak sendiri, ada 200 artis dan seniman yang juga memeriahkan acara besar tersebut.

Setelah Jokowi menang, Slank mencoba menarik diri. Bimbim pernah menyatakan kekecewaannya saat Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menurut Bimbim, Slank sudah menyerahkan daftar 46 bersih yang layak dipilih Jokowi untuk calon menteri dan pejabat.

Kini, di Pilgub DKI 2017, Slank kembali menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon. Slank tegas mendukung pasangan Ahok- Djarot untuk duduk di kursi DKI-1 dan DKI-2.


Kemarin, Ahok-Djarot berkunjung ke markas Slank, di Potlot, Jaksel. Keduanya bahkan resmi menjadi anggota Slankers setelah resmi teregistrasi.

Pentolan Grup Band Slank, Bimbim mengatakan, sebagai teman sejati tidak seharusnya meninggalkan kawannya saat ada masalah. Begitupun dukungan kepada Ahok tak akan mengendur saat tengah dirundung kasus dugaan penistaan agama.

"Kita yakin, kalau soal baunya ketahuan kalau orang lurus sih. Selama lurus, kita kan concern sama antikorupsi ya. Selama bisa ngebenahin itu Jakarta kan APBD-nya gila-gilaan loh. Kalau bukan orang yang serius, lurus, bersih, megang ya bahaya," katanya di kediamannya, Jalan Gang Potlot III, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (22/12).

Bimbim menjelaskan, selama masa kepemimpinan Ahok, Jakarta telah mengalami perubahan. Sehingga kini usaha itu harus terus dilanjutkan untuk mendapatkan Jakarta yang lebih baik.

"Gue kan lahir di sini, bertahun-tahun ya kelihatanlah begitu ada kemarin Pak Jokowi sekarang diganti Pak Ahok ya berasa," ujarnya.


Dia mengaku tidak perlu mengajak para Slankers untuk mendukung Ahok. Dengan adanya silaturahmi ini merupakan kode keras terhadap para fans Grup Band Slank untuk mengikutinya memilih nomor dua saat Pilkada 15 Februari 2017 mendatang.

"Dengan gini kan udah ngasih kode keras," kata Bimbim

Namun demikian, mereka tidak akan turun mendukung langsung selama masa kampanye. Mereka baru akan mengerahkan tenaga saat Pilgub DKI 2017 berlangsung dua putaran.

"Kita janji, kalau putaran kedua kita akan turun gunung. Tapi, mudah-mudahan sekali (putaran) sudah langsung lewat," katanya.

Thursday, December 22, 2016

Harusnya MUI sadar dengan Ucapan Panglima TNI Alangkah Indahnya Jika Organisasi Islam Ikut Amankan Natal

Nazaret - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta semua elemen masyarakat ikut mendamaikan hari raya Natal. Jenderal Gatot meminta organisasi Islam pun ikut mengamankan Natal.

"Alangkah indahnya kalau organisasi Islam sama-sama ikut mengamankan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita wujudkan bahwa Indonesia itu negara religius yang nasionalis. Itu aja yang kami sampaikan," kata Jenderal Gatot di Aula Bimasena, Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016).

Gatot juga menuturkan selayaknya semua warga Indonesia menghargai perayaan Natal. Dia meminta semua elemen masyarakat ikut mendamaikan keberlangsungan perayaan Natal mendatang.

"Kemudian sama-sama kita menghargai agama Nasrani untuk merayakan hari Natal dengan damai. Saya sampaikan kepada masyarakat, mari sama-sama kita wujudkan rasa damai," ujar Gatot.

Selain itu juga, Gatot mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil menggagalkan rencana teror bom Tangsel. "Saya atas nama prajurit dan seluruh jajaran TNI mengucapkan selamat kepada kepolisian RI yang berhasil menggagalkan teror," tutur Gatot.



 Sumber : https://news.detik.com/berita/3377694/panglima-tni-alangkah-indahnya-jika-organisasi-islam-ikut-amankan-natal

Fahmi ( Bendahara MUI ) diminta Menyerahkan Diri Oleh KPK,

Nazaret - Tersangka korupsi proyek pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) belum semuanya tertangkap. Keberadaan Fahmi Darmawansyah sebagai penyuap hingga kini masih misterius. Dia diduga berada di luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memintanya menyerahkan diri.

Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) itu berada di luar negeri. Namun, dia belum bisa menyebutkan di negara mana Fahmi sekarang ini berada. "Kami belum mendapatkan informasi secara detail," terang dia saat ditemui di gedung KPK kemarin (16/12). Terkait dengan informasi bahwa Fahmi sedang berada di Jerman, Febri masih enggan menjelaskan.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyatakan, Fahmi berada di luar negeri dua hari sebelum dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Jadi, Fahmi tidak melarikan diri ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dia meminta agar pengusaha itu segera pulang ke tanah air.

Fahmi yang juga pemilik gedung Menara Saidah di Jalan MT Haryono Jakarta Timur itu bisa pulang sendiri sesuai dengan jadwal yang ia tetapkan. Hal itu akan lebih efektif dan efesien. Febri berharap, tersangka suap itu membantu penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang berkaitan dengan uang negara itu. Fahmi dianggap mengetahui proses pengadaan alat monitoring satelit dan terlibat langsung dalam tindak pidana penyuapan terhadap pejabat Bakamla dalam memenangkan tender proyek.

Apakah KPK akan bekerjasama dengan Interpol untuk memulangkan Fahmi? Febri menyatakan, KPK belum ada rencana bekerjasama dengan Interpol. Lebih baik Fahmi pulang dan menyerahkan diri, sehingga komisi antirasuah tidak perlu menjemput paksa seperti yang dilakukan terhadap mantan Bendahara umum DPP Partai Demokrat Nazaruddin. Nazar pernah lari ke beberapa negara sebelum akhirnya berhasil ditangkap KPK. "Kami belum berencana untuk jemput paksa," tutur dia.

Jika dia mau bekerjasama dengan penegak hukum, maka proses selanjutnya juga akan semakin mudah. Dia berharap Fahmi dengan sadar diri datang ke kantor KPK. "Kami minta secepatnya untuk menyerahkan diri," tegas pria asal Padang, Sumatera Barat itu.

Saat ditanya terkait dugaan adanya oknum jenderal TNI yang sengaja menyembunyikan Fahmi, Febri menyatakan, pihaknya masih terus mendalami keterlibatan oknum militer, sehingga kasus itu bisa terang benerang.

Dugaan adanya keterlibatan oknum TNI dalam kasus suap di Bakamla dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Wuryanto. Dia mengungkapkan bahwa oknum TNI yang dimaksud adalah seorang perwira tinggi di TNI AL berpangkat Laksamana Pertama (Laksma).“Namanya sebut saja Laksma BU, bintang satu di TNI AL,” ungkap Wuryanto saat dihubungi , kemarin.

Wuryanto menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan Laksma BU di dalam kasus suap yang menyeret nama Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla tersebut tengah diproses di POM TNI. “Puspom TNI sudah siap. Begitu diserahkan pelimpahan itu akan langsung ditangani karena sudah ada instruksi langsung dari Panglima TNI kepada Danpuspom. Untuk menangani keterlibatan oknum TNI yang bertugas di Bakamla itu,” terang Wuryanto.

 Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) tersebut menyatakan bahwa peran Laksma BU dalam kasus tersebut belum diketahui dengan pasti. Namun, laporan adanya aliran dana terkait proyek pengadaan satelit pengawas di Bakamla yang masuk ke rekeningnya, menjadi bukti awal keterlibatannya dalam kasus yang kini ditangani KPK itu.

Terungkapnya keterlibatan oknum TNI dalam kasus suap atau korupsi disesalkan oleh Wuryanto. Pun demikian, Wuryanto menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi kepada anggota TNI yang dinyatakan terlibat dalam kasus suap atau korupsi.

TNI juga tidak akan segan memberikan hukuman yang maksimal kepada anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti yang dialami oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi, terpidana seumur hidup dalam kasus korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Apalagi korupsi itu sudah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun, dalam korupsi itu, Eko bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), sedangkan Laksma BU sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pengadaan alat monitoring satelit. Eko dan Laksma BU yang aktif mengatur proyek, sehingga PT MTI bisa memenangkan tender. Mereka berdua yang menerima uang suap Rp 2 miliar itu.

Febri Diansyah menambahkan, KPK akan membahas proses penanganan perkara itu dengan TNI. Sebab, perkara itu berkaitan dengan dua pihak. Yaitu, sipil dan militer. Komisinya juga akan melakukan koordinasi dengan TNI saat penyidik melakukan pengeledahan. "Polisi militer siap membantu KPK dalam melakukan pengamanan dan pendampingan saat penyidik melakukan pengeledahan," terangnya.

Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik bisa saja memeriksa prajurit TNI yang dianggap mengetahui proyek pengadaan alat monitoring satelit Bakamla. Namun, pemeriksaan itu tentu akan dikoordinasikan dengan TNI. "Kami belum bisa menyampaikan jadwal pemeriksaan," terang dia. Penyidik yang mengetahui siapa saja yang akan dimintai keterangan untuk memperdalam perkara tersebut.

Pada Rabu (14/12) lalu, KPK menangkap Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi yang juga sebagai pejabat Kejagung. Selain Eko, komisi antirasuah juga menangkap tiga orang lainnya. Yaitu, M Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Mereka ditangkap setelah melakukan transaksi penyuapan di kantor Bakamla Jalan Dr Seotomo, Jakarta Pusat. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Eko, M Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Sedangkan Danang masih berstatus sebagai saksi. Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka.

M Adami, Hardy dan Fahmi sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Eko sebagai penerima disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pengusaha itu memberikan uang kepada Eko, karena pejabat Kejagung itu telah membantu PT MTI memenagkan tender alat monitoring satelit senilai Rp 200 miliar itu. Fee yang dimintai Eko sekitar 7,5 persen atau senilai Rp 15 miliar. Namun yang baru diserahkan sebesar Rp 2 miliar. "Anggaran itu sangat penting, masuk di APBN-P, tapi tetap saja dikorupsi," terang Agus.

Sementara itu, kasus OTT Bakamla yang menyeret nama Fahmi Darmawansyah ikut direspon Majelis Ulama Indonesia. Pasalnya nama suami dari Inneke itu masuk dalam kepengurusan MUI periode 2015-2020. Fahmi duduk sebagai bendara bersama Yusuf Muhammad, Nadratuzzaman Hosen, Iing Solohin, dan Burhan Muhsin.

Ketua MUI Zainut Tahudin menuturkan bahwa Fahmi tidak pernah aktif. ’’Sejak ditetapkan sebagai pengurus MUI, dia tidak pernah mengikuti rapat sekalipun,’’ katanya kemarin. Dia memperkirakan Fahmi masuk jajaran MUI dari unsur ulama. Seingat Zainut, Fahmi masuk MUI dari rekomendasi salah satu ormas ke-Islaman.

Tuesday, December 20, 2016

Rupiah Terbaru Mirip EURO dan Simbol BI terbaru sudah Ada sejak Tahun 2014 Awal Pada Masa President SBY

Nazaret - Ada temen lulusan S2 buat status gini " melihat Rupiah baru itu serasa berada di China, karena mirip banget dengan Yuan, rupanya gambar Palu Arit ngak cukup yah, inilah bukti nyata kalau Jokowi sudah menjadi Antek Aseng..."

Komentar gua, ternyata salah pergaulan bisa menyebabkan seseorang hamil kebodohan dan melahirkan kedunguan, ngak perduli loe lulusan mana, kalau udah bergaul dengan kaum JIN-ru maka akal dan hati akan mati perlahan.

Masalah palu arit padahal udah dijelaskan sama BI kalau terbitnya itu diawal tahun 2014 berarti masih zamannya Pak Mantan President SBY tp kok masih ngotot Jokowi yg disalahkan. N masalah Rupiah baru yg katanya mirip yuan, Hadeeh mbok sekali-kali loe jalan ke Malaysia lihat Ringgit,ke Thailand lihat Bath atau agak jauhan dikit ke Eropa toh Jo,Paijo biar tau gimana bentuk Uero, kira2 lebih mirip mana dibanding Yuan.

Jadi gini ya Jo, tujuan penerbitan Rupiah baru ini ada 2, yg pertama menaikan tingkat kemanan, Rupiah baru ini adalah salah satu mata uang yg tingkat keamanannya terbaik didunia karena memiliki 12 fase keamanan,mulai penggunaan jenis kertas terbaik yg terlihat kasar tp licin sehingga memudahkan kaum tuna netra mengetahui nominalnya,kemudian dari segi warna, ultraviolet sampai rectoverso,jadi rupiah baru ini sangat sulit untuk dipalsukan.

Yang kedua, memperkenalkan dan mengingat pahlawan2 nasional lainnya, berkat Rupiah lama mungkin kita mengenal Patimura,Diponegoro,Bung Tomo,Cut Nyak Dien dll,mulai sekarang kita akan terbiasa melihat gambarnya Ir Djuanda Kartawidjaja pada Rp 50.000 kertas, Ratulangi dipecahan Rp 20.000 kertas, Frans Kai-siepo pada Rp 10.000 kertas dan Idham Chalid pada Rp 5.000 kertas. Sedangkan Mohammad Hoesni Tharin pada Rp 2.000 kertas, Tjut Meutia pada Rp 1.000 kertas, I Gusti Ketut Pudja pada Rp 1.000 logam, TB Simatupang pada Rp 500 logam dan terakhir, Tjipto Mangoenkoesoemo pada Rp 200 logam, Herman Johannes pada Rp 100 logam.

Kenapa kita harus mengenang pahlawan2 nasional kita, karena bangsa yg besar adalah bangsa yg bisa menghargai jasa2 Para Pahlawannya, biar loe sadar kalau kemerdekaan yg kita peroleh saat ini itu hasil jerih payah dari perjuangan yg sudah mengorbankan harta,darah bahkan nyawa Para pahlawan kita yg berasal dari suku,ras dan agama yg berbeda, Jgn loe kira HTI atau FPI yg memerdekakan bangsa ini.

Btw gua jadi heran kenapa di isi kepala kalian cuma ada China, semuanya kalian sangkut pautkan sama China mulai dari bus China,pekerja China,beras China dan sekarang uang China, hadeeh... hanya gara2 Ahok kalian kena Fobia China. capcai dech...dasar otak KW 3 buatan China.

Thursday, December 15, 2016

Eko Patrio Menolak Datang Ke Breskrim, Atas Pernyataan Bom Pengalihan Isu

Nazaret - Bareskrim Polri memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio", untuk diminta keterangan, Kamis (15/12/2016).

"Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Agus Andrianto saat dihubungi.


Namun, Agus tak mau menjelaskan masalah apa yang hendak diklarifikasi Polri dari Eko.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto, mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online.

Dalam berita itu, Eko menyebut bahwa pengungkapan bom Bekasi pada Sabtu (10/12/2016) merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Eko enggak pernah ngomong begitu," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Yandri, Eko tak akan memenuhi pemanggilan tersebut. Alasannya, ada prosedur yang belum dilalui polisi sebelum memangil anggota DPR, yakni mendapat izin dari Presiden.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar membenarkan adanya laporan polisi terhadap Eko.

Laporan tersebut didaftarkan oleh penyidik di Bareskrim Polri. Polisi kemudian memanggil Eko untuk diklarifikasi.

"Dari laporan pihak penyidik sendiri," ujar Boy.

Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin sebelumnya meminta masyarakat tak meremehkan kasus-kasus terorisme yang belakangan ini ditangani Polri.

Menurut dia, banyak sentimen negatif yang menyebut penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Antiteror merupakan upaya pengalihan isu.

"Teroris itu (masalah) serius ya, jangan ada komentar bahwa itu pengalihan isu atau sebagainya," ujar Syafruddin di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Syafruddin mengatakan, banyak dari anak buahnya yang rela berbulan-bulan meninggalkan keluarga mereka untuk melacak keberadaan teroris.

Mereka berupaya mencegah agar jangan sampai terjadi ledakan yang merugikan masyarakat dan berdampak pada stabilitas nasional.

Terorisme tak hanya tumbuh subur di Indonesia. Bahkan, di negara-negara lain, seperti Mesir dan Turki, kelompok teroris merupakan ancaman utama untuk ditaklukkan.

"Alhamdulillah Indonesia bisa kita tanggulangi, antisipasi. Bisa tangkap sebelum meledak," kata Syafruddin.

Dibalik Tangisan Buni Yani , Polda Metro Sebut Buni Yani Biang Konflik di Masyarakat

Nazaret - Polda Metro Jaya melalui tim kuasa hukumnya menilai tindakan Buni Yani yang mengunggah ulang video pidato gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Kepulauan Seribu merupakan pemicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.  "Bukan video asli atau rekayasa, dengan unggahan ke akun Facebook Buni Yani mengakibatkan konflik di masyarakat yang dapat dilihat pada pelaksanaan sebelum di-upload oleh Buni Yani tidak ada konflik sebelumnya," kata tim kuasa hukum Polda Metro Jaya, Agus Rohmad, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

Tidak hanya itu, Agus juga menegaskan tindakan Buni Yani tersebut telah melanggar hukum karena yang di-upload bukan haknya dan dinilai dengan sengaja bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian. Apalagi, ada penggunaan kalimat yang berbau provokasi. "Bahwa dengan ini termohon ditemukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan antarindividu berdasarkan atas SARA," jelasnya. Sebelumnya, dalam sidang pembacaan jawaban termohon tersebut, pihak Polda Metro Jaya membantah semua dalil pihak pemohon. Dia juga menegaskan, penetapan Buni Yani sebagai tersangka sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


Dalil Praperadilan Buni Yani Layak Ditolak

Kuasa hukum Polda Metro Jaya membantah semua dalil hukum yang dipakai oleh Buni Yani yang merupakan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan dengan isu SARA. Bantahan itu disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. "Kami dari tim kuasa hukum PMJ (Polda Metro Jaya) telah memberikan jawaban atas permohonan dari pemohon," kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Agus Rohmat di PN Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

Lebih lanjut Agus mengatakan juga menjawab atas permohonan Buni Yani yang menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sesuai prosedur yang berlaku. Menurut Agus, peraturan itu sudah dicabut dan sudah tidak berlaku, sehingga tidak tepat apabila peraturan tersebut dijadikan dasar oleh Buni Yani untuk mengajukan praperadilan. "Tentang penandatanganan surat perintah penangkapan, yang bersangkutan mendalilkan dengan dalil Perkap Nomor 12 Tahun 2009 yaitu tanda tangannya adalah seorang Kasubdit. Telah kami jawab bahwa Perkap Nomor 12 Tahun 2009 yang dijadikan dasar oleh pemohon, berdasarkan Pasal 101 Perkap Nomor 14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, (aturan) itu telah dicabut dan dianggap tidak berlaku," tutur Agus.

Karena itu, Agus berharap agar majelis hakim menolak semua dalil hukum yang dipakai oleh tersangka dalam menunjukkan praperadilan. "Jadi apa yang didalilkan oleh pemohon sudah selayaknya ditolak oleh majelis hakim," kata Agus. Sebelumnya, dalam surat permohonannya yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Aldwin Rahadian, Buni Yani mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sesuai dengan prosedur karena tidak dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Selain itu, Buni Yani juga membantah menerima surat penangkapan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Buni Yani juga mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009.


Sumber http://news.okezone.com/read/2016/12/14/338/1566546/polda-metro-dalil-praperadilan-buni-yani-layak-ditolak?utm_source=br&utm_medium=referral&utm_campaign=news

Akhirnya Wakapolri Angkat Bicara Soal Penangkapan Teroris Bekasi, Karena Disebut Hanya Pengalihan isu Oleh FPI dan Dagelan Eko

Nazaret - Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin meminta masyarakat tak meremehkan kasus-kasus terorisme yang belakangan ini ditangani Polri.

Menurut dia, banyak sentimen negatif yang menyebut penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Anti-Teror merupakan upaya pengalihan isu.


"Teroris itu (masalah) serius ya, jangan ada komentar bahwa itu pengalihan isu atau sebagainya," ujar Syafruddin di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Syafruddin mengatakan, banyak anak buahnya yang rela berbulan-bulan meninggalkan keluarganya untuk melacak keberadaan teroris.

Mereka berupaya mencegah, jangan sampai terjadi ledakan yang merugikan masyarakat dan berdampak pada stabilitas nasional.

Terorisme tak hanya tumbuh subur di Indonesia. Bahkan, di negara-negara lain seperti Mesir dan Turki, kelompok teroris merupakan ancaman utama untuk ditaklukkan.
"Alhamdulillah Indonesia bisa kita tanggulangi, antisipasi. Bisa tangkap sebelum meledak," kata Syafruddin.

Syafruddin mengatakan, tak ada yang tahu isi pikiran teroris. Yang mereka tahu hanya membuat keresahan masyarakat dan menunjukkan eksistensi diri.

"Oleh karena itu, komentar yang menyatakan pengalihan isu macam-macam jangan lakukan itu. Tidak boleh," kata Syafruddin.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri itu menegaskan bahwa Indonesia diakui oleh dunia mengenai penanggulangan terorisme.

Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi pembicara kunci dalam Sidang Umum Interpol pada awal November 2016, dan menyampaikan soal pemberantasan terorisme global.

Pernyataan  Eko Patrio Dalam Gurita Isu Teroris Bekasi

Penangkapan kelompok teroris Bekasi oleh Densus 88 Anti Teror mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Apresiasi tersebut memang pantas diberikan pada Polri karena teroris adalah musuh nyata bagi rakyat Indonesia.

Namun, hasil kerja keras Polri dalam menggagalkan rencana teroris di Bekasi yang berencana meledakkan bom di Istana Negara, ternyata dinilai negatif oleh Eko Patrio yang notabene adalah anggota DPR. Eko menganggap bahwa penangkapan teroris di bekasi adalah pengalihan isu dalam persidangan Ahok.

Entah apa yang ada dibenaknya sehingga menganggap teroris ditangkap hanya pengalihan isu? kalau bom meledak siapa yang disalahkan? Polisi juga kan?

Patut kita curigai bahwa isu yang dihembuskan adalah dilakukan oleh simpatisan teroris itu sendiri. Apakah Eko Patrio termasuk simpatisan atau pendukung teroris dan terorisme di Indonesia? Patut dipertanyakan...

Jika teroris tidak ditangani secara serius, mungkin bisa terjadi rentetan bom meledak di beberapa kota di pelosok dunia yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Istanbul Turki 39 tewas, Kairo Mesir 28 tewas, dan beberapa kota lain di afrika dengan total jumlah korban tewas mencapai ratusan. Apakah ini yang diinginkan?

Bom daya ledak tinggi yang berhasil diamankan Densus88 di Bekasi diduga adalah BAGIAN dari rangkaian serangan ini. 6 orang teroris ditangkap Densus 88 di Bekasi kemarin adalah sel teroris yang didanai oleh Bahrun Naim, yang sekarang diduga berada di Raqqa Suriah.

Penyangkalan oleh kelompok Radikal

Indonesia dengan segala kemakmurannya menjadikan republik ini benar-benar ibarat gadis seksi. Dahulu kala, Belanda bahkan sampai 350 tahun bercokol di negeri ini, sekedar untuk menghisap isinya. Jepang, turut serta kepincut, sayangnya Jepang ibarat lelaki yang tidak tahan lama ereksi. Hanya 3,5 tahun langsung keluar dari negeri non bohay ini sayang sekali.

berpuluh tahun berikutnya, anak bangsa yang cantik dan imut tapi lugu menggarap negeri tinggalan ayahanda. Dengan segala kekurangannya, terwujudlah negeri nan cantik rupawan dengan nama Republik Indonesia.

Kini setelah kemerdekaan yang ditempuh dengan perjalanan panjang dan amat memilukan sekelompok orang bertangan dingin menggarap gadis bohay tersebut.

Tahun 2015 adalah tahun penuh gejolak dalam diri sang gadis bohay bernama Indonesia. Pasalnya, bukan cuma anak bangsa yang sejatinya harus menggarap Indonesia dengan penuh kasih sayang, justru melucahnya hingga tercerabik kehormatan sang gadis.

Pemilihan presiden ibarat sebuah parade memasak, ia yang dijagokan mendapatkan pembelaan dari ibu-ibu. Acara selametan besar-besaran dilakukan. Tapi, anak bangsa terkurung dalam digdaya sang jagoan. Semua harapan pupus oleh keangkuhan.

Sang ibu pun tak lagi beceloteh ringan. Panci menjadi  media hebat untuk meledakan istana. Tak tanggung-tanggung, efek ledakannya mampu merusak sampai radius 300 meter.

Sebegitu hebatkan sang ibu muda?

Ataukah ini hanya upaya untuk mengalihkan perhatian para pendukung sang jagoan yang mulai sadar, akan coreng moreng yang selama ini tersembunyi?

Sungguh pedih. Jika saja para pahlawan bangsa hidup kembali, bisa mereka mengerti bahwa anak bangsa di saat ini sedang belajar untuk menata negeri Indonesia menjadi lebih baik?

Sayangnya rakyat mulai jengah. Rakyat lebih pintar dan sudah bisa memahami nyanyian penguasa. Negeri ini harus segera diselamatkan. Karena cara mengalihkah isu dengan Bom adalah suatu yang briliant. Panco oh, panci.

Sumber http://bebas.id/berita-utama/2016/12/2111/bom-dan-pengalihan-isu-yang-briliant-panci-oh-panci/



Nah Sudah gemblung kan ini orang ???

Masih Ingat Gak Ketua FPI Ditangkap Densus 88 Karena Terlibat Kelompok Teroris, Makanya Sampai Detik Ini FPI Berusaha Menggalang Masa

Nazaret - Kelompok Radikal memang selalu ingin mengguncang NKRI Dan selalu ingin menjadikan NKRI ini Menjadi Negara Syariat itu Fakta Sejak Jaman Orde lama, Dan Mereka Sejak Dulu senantiasa berbenturan IDEOLOGI dengan Kelompok Nasionalis dan Juga Berbenturan dengan Kelompok Komunis yang mengibaratkan Agama adalah Candu jadi jangan dicampur dengan Urusan Politik..

Dua orang terduga teroris ditangkap di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin (25/1/2016).

Kedua orang tersebut yaitu Candra yang juga merupakan Ketua FPI Belopa dan Adri alias Awi yang merupakan DPO kasus terorisme di Poso.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Luwu bersama dengan empat personil Densus anti Teror 88.

Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera, membenarkan terkait penangkapan ini.

“Iya, keduanya sudah diamankan,” kata Barung dalam pesan singkatnya.

Hingga saat ini, pihak Polda Sulselbar tengah mempersiapkan ekspose tersangka dan barang bukti.

Dua terduga teroris diringkus Senin kemarin di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, oleh anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 Mabes Polri dan Polres Luwu, sudah diberangkatkan ke Makassar, Selasa (26/1) pukul 10.45 WITA. Usai dari sana, keduanya bakal diterbangkan ke Jakarta.

Cara Irit Pererat Pertemanan dengan Jalan-JalanKabid Humas Polda Sulsel, Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, dua terduga teroris ini akan diberangkatkan ke Jakarta malam ini, menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 875 pukul 19.20 WITA. Dua terduga itu masing-masing Ahwy alias Harun dan Chandra Jaya alias Fatahilla.

"Iya benar dua terduga teroris ini diberangkatkan ke Makassar. Ini kami sementara di jalan," kata Kapolres Luwu, AKBP Adex Yudiswan, saat dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (26/1).

Adex menambahkan, dua terduga pelaku ini nanti akan diterima resmi di Bandara di Makassar oleh AKBP Masjaya dari Densus Antiteror 88.

Menurut Frans, Ahwy diduga pelaku pembunuhan anggota Polri. Sementara Chandra terduga pelaku teror Poso dan menyembunyikan Ahwy. Chandra adalah ketua Front Pembela Islam (FPI) Belopa, Luwu.

"Ada empat personel dari Densus yang mengawal terduga teroris ini," ujar Frans.



Sumber https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-terduga-teroris-diringkus-di-luwu-bakal-diterbangkan-ke-jakarta.html

Tuesday, December 13, 2016

Nota Keberatan Ahok dalam Persidangan Secara Lengkap

Nazaret - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meneteskan air mata saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan penistaan agama yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

"Saya tidak habis pikir mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam," kata Ahok dalam sidang di gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).


Ahok mulai menangis saat teringat orangtua angkatnya yang muslim. Dia menceritakan tumbuh kembangnya di keluarga muslim. Dia diangkat anak oleh Andi Baso Amier, yang tak lain adalah mantan Bupati Bone, tahun 1967 sampai tahun 1970, beliau adik kandung mantan Panglima ABRI, almarhum Jenderal TNI Purn Muhammad Jusuf.

"Ayah saya dengan ayah angkat saya, bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orangtua angkat saya kepada saya, sangat berbekas, pada diri saya, sampai dengan hari ini," tutur Ahok.

Berikut isi lengkap Nota Keberatan Ahok yang dibacakan Ahok dalam persidangan:

Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan, yang diberikan kepada Saya.

Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, dimana saya diajukan di hadapan sidang, jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu,  bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Al-Maidah 51 apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para Ulama. Namun ucapan itu, saya maksudkan, untuk para oknum politisi, yang memanfaatkan Surat Al-Maidah 51, secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada.

Ada pandangan yang mengatakan, bahwa hanya orang tersebut dan Tuhan lah, yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Dalam kesempatan ini di dalam sidang yang sangat Mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut.

Dalam hal ini, bisa jadi tutur bahasa saya, yang bisa memberikan persepsi, atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan, atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Ijinkan saya untuk membacakan salah satu Sub-judul dari buku saya, yang berjudul “Berlindung Dibalik ayat suci” ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan lebih jelas, isinya sebagai berikut, saya kutip:

Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan “roh kolonialisme”.

Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung dibalik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya.

Dari oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51. Isinya, melarang rakyat, menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.

Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad, dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan, bukanlah kepala agama/Imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung, dibalik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat disurat Galatia 6:10. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.

Saya tidak tahu apa yang digunakan oknum elit di Bali yang beragama Hindu, atau yang beragama Budha. Tetapi saya berkeyakinan, intinya, pasti, jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang ras nya lain. Intinya, pilihlah yang seiman/sesama kita (suku, agama, ras, dan antar golongan). Mungkin, ada yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita manusia, yang lain bukan, karena dianggap kafir, atau najis, atau binatang!

Karena kondisi banyaknya oknum elit yang pengecut, dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi, dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan se-SARA tadi, maka betapa banyaknya, sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan. Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam, tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi. Apalagi di Papua. Hal yang sama, seorang Papua, tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang.

Kondisi inilah yang memicu kita, tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita mendapatkan yang buruk, dari yang terburuk, karena rakyat pemilih memang diarahkan, diajari, dihasut, untuk memilih yang se-SARA saja. Singkatnya, hanya memilih yang seiman (kasarnya yang sesama manusia).

Demikian kutipan dari buku yang saya tulis tersebut.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Dalam kehidupan pribadi, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saya yang beragama Islam, termasuk dengan keluarga angkat saya Almarhum Haji Andi Baso Amier yang merupakan keluarga muslim yang taat.

Selain belajar dari keluarga angkat saya, saya juga belajar dari guru-guru saya, yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD Negeri, sampai dengan kelas 3 SMP Negeri. sehingga sejak kecil sampai saat sekarang, saya tahu harus menghormati Ayat-Ayat suci Alquran.

Jadi saya tidak habis pikir, mengapa saya bisa dituduh sebagai penista Agama Islam.

Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim, Bapak Indra Tjahaja Purnama dan Ibu Buniarti Ningsih (Tjoeng Kim Nam dan Bun Nen Caw), tetapi saya juga diangkat sebagai anak, oleh keluarga Islam asal Bugis, bernama Bapak Haji Andi Baso Amier , dan Ibu Hajjah Misribu binti Acca. Ayah angkat saya, Andi Baso Amier adalah mantan Bupati Bone, tahun 1967 sampai tahun 1970, beliau adik kandung mantan Panglima ABRI, Almarhum Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Jusuf.

Ayah saya dengan ayah angkat saya, bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya.

Kecintaan kedua orangtua angkat saya kepada saya, sangat berbekas, pada diri saya, sampai dengan hari ini.

Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulya, dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Analta Amir.

Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat.

Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika Ibu angkat saya meninggal, saya ikut seperti anak kandung, mengantar dan mengangkat keranda beliau, dari ambulans sampai ke pinggir liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya, di Taman Pemakaman umum Karet Bivak.

Sampai sekarang, saya rutin berziarah ke makam Ibu angkat, di Karet Bivak. Bahkan saya tidak mengenakan sepatu atau sendal saat berziarah, untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang tua dan saudara angkat saya itu.

Yang membuat saya juga selalu mengingat almarhumah Ibu angkat saya, adalah peristiwa, pada saat saya maju, sebagai calon wakil Gubernur  DKI Jakarta tahun 2012.

Pada hari pencoblosan, walaupun Ibu angkat saya, sedang sakit berat dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan menggunakan mobil kakak angkat saya Haji Analta, ibu angkat saya, sengaja, meminta mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih saya. Padahal kondisinya sudah begitu kritis.

Dari tempat pemungutan suara, barulah beliau langsung, menuju ke rumah sakit, untuk perawatan lebih lanjut di ICU.

Setelah dirawat selama 6 (enam) hari, Ibu berdoa dan berkata kepada saya dan masih terus saya  ingat dan masih akan saya ingat, kata beliau: “Saya tidak rela mati sebelum kamu menjadi gubernur. Anakku, jadilan gubernur yang melayani rakyat kecil."

Ternyata Tuhan mengabulkan doa Ibu angkat saya.

Beliau berpulang tanggal 16 Oktober 2014, setelah ada kepastian Bapak Jokowi menjadi Presiden, dan saya juga sudah dipastikan menjadi Gubernur, menggantikan Bapak Jokowi. Pesan dari Ibu angkat saya selalu saya camkan , dalam menjalankan tugas saya, sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Sebelum menjadi pejabat, secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan mesjid di Belitung Timur, dan kebiasaan ini, tetap saya teruskan saat saya menjabat sebagai Anggota DPRD Tingkat II Belitung Timur, dan kemudian sebagai Bupati Belitung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun Masjid, Mushollah dan Surau, dan bahkan merencanakan membangun Pesantren, dengan beberapa Kyai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya, sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekahkan yang di dalam Islam, dikenal sebagai pembayaran Zakat, termasuk menyerahkan hewan Qurban atau bantuan daging di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan, termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji, dan menghajikan Penjaga Masjid/Musholla (Marbot atau Muadzin) dan Penjaga Makam.

Hal-hal yang telah saya lakukan di Belitung Timur, saat menjabat sebagai Bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi Bupati lagi, sampai menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung, sebagai Wakil Gubernur dan juga, sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini pun tetap saya lakukan.

Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya juga membuat banyak kebijakan, diantaranya kebijakan agar di bulan Suci Ramadhan, para PNS dan honorer, bisa pulang lebih awal, dari aturan lama jam 15.00 WIB saya ubah menjadi jam 14.00 WIB, agar umat Muslim dapat berbuka puasa bersama keluarga di rumah, sholat magrib berjamaah, dan bisa tarawih bersama keluarganya.

Saya juga ingin melihat Balaikota mempunyai Masjid yang megah untuk PNS, sehingga bisa melaksanakan ibadahnya, ketika bekerja di Balaikota. Karena itu, Pemda membangun Masjid Fatahillah di Balaikota.

Di semua rumah susun (rusun) yang dibangun PEMDA, juga dibangun Masjid. Bahkan di Daan Mogot, salah satu rusun yang terbesar, kami telah membangun Masjid besar, dengan bangunan seluas 20.000 m2, agar mampu menampung seluruh umat muslim yang tinggal di rusun Daan Mogot. Kami jadikan masjid tersebut sebagai salah satu Masjid Raya di Jakarta.

Kami akan terus, membangun Masjid Raya/besar, di setiap rusun, kami akan terus membantu perluasan Masjid yang ada, dengan cara PEMDA akan membeli lahan yang ada di sekitar Masjid, sebagaimana beberapa kali telah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam maupun Pengurus Dewan Masjid Indonesia di Balaikota.

Para Marbot dan penjaga makam juga PEMDA Umrohkan. Kami juga membuat kebijakan bagi PNS, menjadi pendamping Haji kloter DKI Jakarta.

Saya berharap bisa melaksanakan amanah orang tua dan orang tua angkat saya untuk melanjutkan tugas saya sebagai Gubernur di periode yang akan datang, sehingga cita-cita saya untuk memakmurkan umat Islam di Jakarta dapat terwujud.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya berani mencalonkan diri sebagai Gubernur, sesuai dengan amanah yang saya terima dari almarhum Gus Dur, bahwa Gubernur itu bukan pemimpin tetapi pembantu atau pelayan masyarakat.

Itu sebabnya, dalam pidato saya setelah pidato almarhum Gus Dur pada tahun 2007, saya juga mengatakan bahwa menjadi calon Gubernur, sebetulnya saya melamar untuk menjadi pembantu atau pelayan rakyat.

Apalagi, saya melihat adanya fakta, bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam, seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Solo juga mendukung calon Gubernur, Bupati, Walikota non-Islam di daerahnya.

Untuk itu, saya mohon ijin kepada Majelis Hakim, untuk memutar video Gus Dur yang meminta masyarakat memilih Ahok sebagai Gubernur saat Pilkada Bangka Belitung tahun 2007, yang berdurasi sekitar 9 (Sembilan) menit.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya ini hasil didikan orang tua saya, orang tua angkat saya, Ulama Islam di lingkungan saya, termasuk Ulama Besar yang sangat saya hormati, yaitu Almarhum Kyai Haji Abdurahman Wahid.

Yang selalu berpesan, menjadi pejabat publik sejatinya adalah menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pribadi yang tumbuh besar di lingkungan umat Islam, tidaklah mungkin saya mempunyai niat untuk melakukan penistaan Agama Islam dan menghina para Ulama, karena sama saja, saya tidak menghargai, orang-orang yang saya hormati dan saya sangat sayangi.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Apa yang saya sampaikan di atas, adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Dan saya juga berharap penjelasan saya ini, bisa membuktikan tidak ada niat saya, untuk melakukan penistaan terhadap Umat Islam, dan penghinaan terhadap para Ulama. Atas dasar hal tersebut, bersama ini saya mohon, agar Majelis Hakim yang Mulia, dapat mempertimbangkan Nota Keberatan saya ini, dan selanjutnya memutuskan, menyatakan dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau batal demi hukum. sehingga saya dapat kembali, melayani warga Jakarta dan membangun kota Jakarta.

Majelis Hakim yang Mulia, terima kasih atas perhatiannya. Kepada Jaksa Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum, saya juga ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2016

Hormat saya,

Basuki Tjahaja Purnama




Sumber Liputan 6 http://news.liputan6.com/read/2676687/isi-lengkap-nota-keberatan-ahok-dalam-persidangan

Beli Tiket Pesawat, Hotel